Diduga Lakukan Penyimpangan Pembayaran Ganti Rugi SUTT Kerinci, PLN Didemo Warga di Gedung KPK Jakarta

INDONESIASATU.CO.ID:

KERINCI - Proyek SUTT merangin - Kerinci,  TL.150 Kv dari PT.  PLN (persero) UIP Sumbagsel didemo ke KPK terkait dugaan penyimpangan kompensasi atas tanah, tanaman, dan bangunan dibawah ROW (Right of Way) /Ruang bebas hambatan SUTT karena dari tahun ke tahun untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh jambi, belum juga final. 

LSM Cakrawala Nusantara, Ruslan, Senin tgl 26 maret, melakukan Aksi demo di gedung KPK terkait dugaan penyimpangan pada proyek ini, dan meminta kepada KPK agar dapat mengusutnya. "Diduga adanya KKN pada proyek SUTT ini", sebutnya. 

Dalam orasinya Ruslan meminta KPK untuk memeriksa oknum-oknum yang terlibat pada proyek ini, termasuk pejabat lain diduga terlibat melakukan penyimpangan pada Proses ganti rugi/konpensasi lahan milik masyarakat.

"saya menduga ada permainan kotor dari pihak oknum oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap proses pembebasan lahan pada pryek ini", sebutnya. 

PLN disinyalir mengangkangi Peraturan Menteri keuangan No.  125 tahun 2008 tentang KJPP dan KJPP yang ditunjuk diduga tidak melibatkan dan melaporkan ke gubernur, bupati, walikota. Ini jelas ada indikasi cacat hukum, tidak sesuai dengan Permen ESDM no 38 tahun 2013 ", sebut Ruslan. 

Menurut pengamatan sebuah lembaga swadaya Masyarakat,  DPC Kerinci Jambi Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Jontek, ke awak media ini, "Dugaan penyimpangan sejak proyek ini dimulai sejak Tahun Anggara 2007, dan disinyalir dominan langgar SOP (Standar Operasional Procedure) dari ketentuan produk hukum yang berlaku. Seharusnya secara sistematik harus dilaksanakan sesuai aturan." 

Ada pihak, secara diplomatis beralasan demi percepatan pembangunan untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa,  negara. Sedangkan hak hak masyarakat terabaikan.  "kita mengharap Proyek ini harus selesai dengan baik,  namun hak masyarakat jangan diabaikan," jelas Jontek

"Hasil temuan kami", kata Jontek, "diduga ada KJPP yang dapat kontrak sebagai penafsir harga tanah belum berikan mandat SK penetapan harga, malah PLN sudah lakukan pembayaran. KJPP ini kecewa, curiga,  dan mengancam akan lakukan opsi mundur dari PLN. Warga protes terhadap harga terlalu rendah. anehnya ada pihak PLN, dikatakannya harga sama dengan kabupaten Merangin, Bangko.  Contoh kejadian ini di desa Muaro Imat Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci. 

Contoh lain,  Komplain warga Desa Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungaipenuh, terkait komplain 9 warga agar tanahnya dihitung kembali semenjak Tahun Anggaran 2014 belum selesai. Terkait janji-janji PLN, yang perlu dipertanyakan KJPP mana yang digunakan dan sudah adakah SK walikotanya, dan meminta kepada pihak PLN agar dapat memperlihatkan SK penetapan harga dari KJPP itu.  Namun pihak PLN selalu bungkam ketika diklarifikasikan hal ini.  Akibatnya warga bingung, harga itu dari mana dapatnya. 

PLN diminta transparan untuk pembebasan lahan,  "Dengan adanya SK Sah Penetapan Harga yang ditandatangani KJPP  dan asosiasinya, niscaya warga penerima kompensasi tidak akan bisa membantah lagi. Namun SK itu harus dibuat melalui prosedur ( SOP ) aturan berlaku.

Hal hal yang harus dipenuhi, Permenkeu No. 125 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik. Permen ESDM 38 Tahun 2013 tentang kompensasi tanah,  bangunan dan tanamam dibawah SUTT,  SUTET. Kepdir PLN 0289 Tahun  2013 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan penyedian tenaga listrik. 

"Apalagi gubernur jambi katakan kepada kami via Whatsapp, PLN dilansir tidak melibatkan dirinya, dan gubernur meminta usut hal ini suai aturan dengan alat bukti. Kami saat ini,  sedang kumpulkan alat bukti terhadap dugaan lainnya. Adanya oknum penerima kompensasi tebang pilih tanaman dari proyek ini yang diduga, fiktif. serta adanya oknum penegak hukum yang bermain dalam hal ini.  

Anehnya, warga penerima konpensasi tanaman tidak pernah memiliki surat tanda bukti,  jumlah tanaman mereka setelah dihitung dan nilai yang harus dibayarkan. Biasanya ditanda tangani camat dan kades. Penerima hanya mencatat secara pribadi jumlah tanaman dan nilai mereka terima.  bahkan SPJ-SPJ tersebut seharusnya ditanda tangani camat,  malah tidak ada (red, pengakuan camat), hingga kita sulit dapatkan bukti dugaan penyimpangan terjadi. 

11 tahun pyoyek ini berjalan dengan nilai ratusan milyar bahkan triliunan. "kami meminta usut dugaan penyimpangan ini,  pak kpk", sebut Jontek mengakhiri kalimatnya ke media ini. (Jhon/doni)
 

Berita Terkait

Berita Terbaru

Index Berita